Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay menilai, melibatkan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu harus mampu berangkat dari permasalahan yang dialami sebelumnya…(bersambung) >>> Klik disini untuk membaca berita selengkapnya : https://nasional.kompas.com/read/2021/08/28/13185511/eks-komisioner-kpu-penggunaan-teknologi-pemilu-jangan-karena-ingin-terlihat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendiri dan Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NEGRIT) Hadar Nafis Gumay mengatakan, tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 perlu dibuat sederhana dan tidak rumit. Hal ini agar pelaksanaan pemilihan yang berlangsung pada tahun yang sama itu tidak menambah kerumitan dan beban bagi penyelenggara Pemilu…(bersambung) -Klik disini untuk membaca berita selengkapnya >>> https://republika.co.id/berita/quazx0428/tahapan-pemilu-dan-pilkada-2024-perlu-dibuat-sederhana

Hampir empat tahun lamanya penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2014 masih menunggu Pemerintah Indonesia menuntaskan tanggung jawabnya dalam hal memberikan apresiasi berupa uang penghargaan kepada mereka yang telah menyelesaikan masa jabatannya…(bersambung) – Klik disini untuk membaca berita selengkapnya >>> https://nasional-sindonews-com.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.sindonews.com/newsread/445506/12/pemerintah-belum-tuntaskan-hak-2747-penyelenggara-pemilu-2014-1622725606?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16227406747529&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fnasional.sindonews.com%2Fread%2F445506%2F12%2Fpemerintah-belum-tuntaskan-hak-2747-penyelenggara-pemilu-2014-1622725606

MANTAN komisioner KPU pada masa jabatan 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, mengaku kecewa karena negara tak kunjung memenuhi haknya. Itu berupa uang apresiasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2014…(bersambung) – Klik disini untuk membaca berita selengkapnya >>> https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/408326/negara-abaikan-hak-2747-penyelenggara-pemilu-2014

Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, mengaku kecewa dengan sikap Komisi II DPR RI yang tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu…(bersambung) untuk membaca berita selengkapnya dapat dibuka di link berikut ini >>> https://kumparan.com/kumparannews/hadar-gumay-ada-bau-amis-di-balik-alasan-parpol-tolak-revisi-uu-pemilu-1v9grlqIHQN

Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, memberikan masukan kepada KPU RI dalam menghadapi Pemilu borongan 2024 mendatang…(bersambung) untuk membaca berita selengkapnya dapat dibuka di link berikut ini >>> https://kumparan.com/kumparannews/netgrit-kpu-harus-buat-terobosan-hadapi-pemilu-2024-jangan-takut-dpr-1v9jLEzyCkS

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) akan menjadi tantangan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 (besambung) untuk berita selengkapnya silahkan baca di link berikut >>> https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/10/17480031/sirekap-dinilai-akan-jadi-tantangan-pelaksanaan-pemilu-2024

SISTEM informasi rekapitulasi suara elektronik atau Sirekap untuk pertama kalinya digunakan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Jika merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19/2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan, Sirekap dimaknai sebagai perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat

Jakarta – Anggota KPU periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiyansyah memberikan beberapa catatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Corona (COVID-19). Ferry meminta penyelenggara pilkada mengantisipasi potensi rendahnya partisipasi pemilih…(bersambung) Klik disini untuk membaca berita selengkapnya >>> https://news.detik.com/berita/d-5189265/eks-anggota-kpu-soroti-partisipasi-pemilih-sanksi-dalam-pilkada-saat-pandemi?

AKURAT.CO, Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai KPU perlu memberikan jaminan agar Peraturan KPU (PKPU) yang sudah ada memiliki dasar hukum yang kuat…(bersambung) Klik disini untuk membaca berita selengkapnya >>> https://akurat.co/id-1216642-read-pkpu-soal-pilkada-2020-perlu-jaminan-dasar-hukum-yang-kuat

Merdeka.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyoroti data wilayah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, data aktual terkait status warna zona di daerah yang menyelenggarakan Pilkada bisa berubah dan hal itu perlu disampaikan ke publik…(bersambung) Klik disini untuk membaca berita selengkapnya >>> https://m.merdeka.com/peristiwa/kpu-diminta-beberkan-data-aktual-terkait-status-zona-covid-19-pilkada.html

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendorong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lebih inovatif. Penyelenggara harus fokus menghindari penularan covid-19…(bersambung) Klik disini untuk membaca berita selengkapnya >>> https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/nN90qRRK-pencoblosan-pilkada-2020-harus-inovatif

VISI.NEWS – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meminta penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020. Sebab, rendahnya pemilih akan muncul karena pandemi Covid-19…(bersambung) Klik disini untuk membaca berita selengkapnya >>> https://visi.news/kpu-disarankan-maksimalkan-sosialisasi-untuk-antisipasi-rendahnya-pemilih/