KOLABORASI MULTI PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KEAMANAN SIBER DALAM PEMILU 2019

6 Desember 2018 225 views
Dari kiri ke kanan, Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumay, Adhy Aman (IDEA), Peter Wolf (IDEA), Setiadi Yazid (CCSI-UI), Nuriman (BPN Paslon 02), Riko Rasota Rahmada (Kemkominfo), Ferry Kurnia Rizkiansyah (6/12).


Netgrit dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menggelar diskusi publik dengan tema “Tantangan Keamanan Siber Dalam Pemilu 2019”. Pada Kamis, (6/12) di Ballroom the Akmani Hotel, Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara: Viryan (Komisioner KPU RI), Peter Wolf (International IDEA), Nuriman (BPN Paslon 02 Prabowo-Sandi), Setiadi Yazid (Centre for Cyber Security and Cryptography, UI) dan Riko Rasota Rahmada (Kemkominfo).

 

Ratusan peserta memenuhi ballroom the Akmani Hotel, Jakarta Selatan (6/12).

 

Keamanan siber dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 sangat penting diperhatikan. Pengalaman penyelenggaraan pemilu di dunia dan praktik di Indonesia, ancaman keamanan siber menjadi sesuatu yang nyata. Belanda, Amerika dan Perancis menjadi contoh beberapa negara yang pernah berhadapan dengan ancaman keamanan siber dalam penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia setelah pemilu 2014, Pilkada 2015 dan 2017 untuk pertama kalinya hasil pilkada 2018 tidak berhasil ditampilkan dalam sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) karena serangan siber.

studi komparasi, spektrum ancaman siber terkait kepemiluan mengambil beberapa bentuk: (1) tingkat rendah, kemungkinan serangan peretasan secara acak, (2) upaya peretasan terarah (advanced perceived threats), (3) eksploitasi tantangan khusus kepemiluan, dan (4) disinformasi dan operasi penyebaran pengaruh.

Peretasan dan disinformasi menjadi ancaman utama keamanan siber atas proses kepemiluan. Ancaman tersebut dapat menyerang terhadap semua pemangku kepentingan: penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan publik. Peretasan menyerang infrastruktur kepemiluan melalui beberapa cara diantaranya hacking, social engineering, internal attack and breaches, birus/malware/botnet dan ransomware and extortion. sementara itu disinformasi melakukan penggiringan opini yang sifatnya merusak. Keseluruhan ancaman tersebut -peretasan dan disinformasi – berujung pada delegitimasi terhadap proses pemilu.

KPU merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Namun demikian, KPU tidak bisa bekerja sendiri menghadapi ancaman keamanan siber karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki: infrastruktur, sumberdaya, dan keahlian. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus membangun kolaborasi dengan peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil, bahkan jika diperlukan dunia internasional untuk memastikan keamanan siber dalam penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tersebut dilakukan secara terbuka dan terukur dengan menempatkan KPU sebagai aktor utama yang mengkoordinasikan.

Persoalan ancaman siber dalam pemilu bukan persoalan hasil pemilu, sebab hasil pemilu di Indonesia berbasis rekapitulasi manual. yang lebih substantif ancaman itu dapat mengganggu kepercayaan publik, sistem demokrasi dan kehidupan berbangsa.

Sigit Pamungkas, Direktur Eksekutif Netgrit saat membacakan press release (6/12)

Sigit Pamungkas
Direktur Eksekutif