Senin, (17/18) bertempat di Media Center KPU RI, Netgrit mengadakan Diskusi Publik bertemakan “Situng dan Transparansi Hasil Pemilu 2019”. Hadir sebagai pembicara Ketua KPU RI Arief Budiman, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Lena Maryana Mukti yang juga sebagai politisi PPP, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Viva Yoga Mauladi polisi PAN dan Peneliti Senior Netgrit Ferry Kurnia Rizkiansyah.
Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi kini telah menjadi standar dalam melaksanakan tahapan pemilu. sistem tersebut memudahkan bekerja, transparan dan cepat. Salah satu sistem aplikasi yang dibangun adalah sistem informasi penghitungan suara (SITUNG). Sistem ini dibangun untuk menampilkan hasil pemilu.
Ferry Kurnia Rizkiansyah menanggapi isu ini dengan memaparkan tentang manfaat penerapan sistem informasi dan teknologi dalam Pemilu antara lain mendorong transparansi proses dan hasil pemilu, efisiensi dan efektifitas proses juga hasil, mendorong partisipasi publik dan yang paling penting meningkatkan integritas pemilu.
Tantangan KPU saat ini adalah belum diptimalkannya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya terkait penggunaan sistem informasi (SIPOL, Sidalih dan Situng). Kedepannya sistem IT membutuhkan waktu untuk bisa berfungsi dengan baik dan menggunakan sistem IT khususnya situng dengan lebih baik dan maju. Ferry juga menyarankan agar KPU lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di publik dengan cepat.
Lena Marya Mukti mewakili TKN memaparkan tentang pengawasan proses penghitungan suara yang harus dikawal bersama. Ia juga mengatakan bahwa KPU RI harus memiliki database yang paripurna dengan menginventarisir hasil-hasil pemilu sebelumnya dari seluruh Indonesia. Hal tersebut penting karena hasil pemilu menjadi catatan sejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepan. Lena mengkritik terbatasnya data untuk diakses melalui website KPU dan kelambatan dalam memenuhi permintaan data oleh masyarakat. Lena juga mengatakan bahwa KPU perlu mengevaluasi sistem penghitungan di Dapil Luar Negeri, karena ada beberapa kerawanan seperti dalam penggunaan drop box.
Sebagai juru bicara dari BPN Prabowo-Sandi, Viva Yoga merekomendasikan sistem Black Box untuk situng KPU, berdasarkan evaluasi dari sistem sebelumnya dimana belum tersedianya sumber informasi yang akurat. Viva menuturkan bahwa data C1 yang sudah direkam “bukan” acuan atau data yang kongkrit. Data yang sebenarnya adalah data hasil rekapitulasi, sehingga dibutuhkan kehadiran saksi-saksi ketika memberikan data final melalui rapat pleno.
Alasan rekapitulasi melalui situng adalah untuk meminimalisir “kecurangan” dan “salah input” petugas. Sehingga Viva mengusulkan Black Box Concept yaitu perhitungan secara real time dengan hasil real time dan jika ada yang tidak setuju maka cukup memutar kembali peristiwa di TPS melalui dokumentasi yang sudah direkam dan melihat data yang telah diinput saat di TPS. Black Box ini juga sebagai solusi untuk mengefisienkan anggaran dan meminimalisir kecurangan dalam penghitungan.
Menghadapi Pemilu serentak 2019, Ketua KPU RI Arief Budiman menanggapi pembicara sebelumnya bahwa KPU sudah memperbaiki Sistem Penghitungan (Situng) dari mulai pengadaan infrastruktur pendukung di KPU Provinsi di seluruh Indonesia. KPU sedang mengantisipasi serangan hacker dan berusaha untuk menguatkan sistem penghitungan dari perawatan hingga pengawasannya dari pusat hingga ke daerah. Pembenahan Situng dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan gangguan dalam proses rekapitulasi suara dan bentuk pertanggungjawaban KPU dalam hal transparansi pemilu.
